PA Pulang Pisau Saksikan Live Streaming Pelantikan Sekretaris Mahkamah Agung
PA Pulang Pisau Saksikan Live Streaming Pelantikan Sekretaris Mahkamah Agung
Selasa (22/12/2020) diadakan acara pelantikan Sekretaris Mahkamah Agung yang dapat diikuti secara online oleh seluruh pengadilan di wilayah Indonesia. Pengadilan Agama Pulang Pisau pun tidak ketinggalan mengikuti acara dimaksud. Giat ini diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Hymne Mahkamah Agung, kemudian pembacaan SK Presiden RI oleh Kepala Biro Kepegawaian Mahkamah Agung Supatmi, S.H., M.M., pengambilan sumpah jabatan Sekretaris Mahkamah Agung, penandatanganan berita acara sumpah jabatan, pembacaan fakta integritas dan kata pelatikan.
Acara dilanjutkan dengan sambutan oleh Ketua Mahkamah Agung Dr. H. Muhammad Syarifuddin, S.H., M.H. Dalam paparannya Ia menyatakan bahwa Jabatan Sekretaris adalah supporting unit Mahkamah Agung yang menjadi tumpuan bagi keberlanjutan program strategis Mahkamah Agung di masa yang akan datang. Kesekretariatan Mahkamah Agung memikul tanggung jawab mendukung Ketua Mahkamah Agung dan segenap pimpinan.
Pada tahun 2021 ini, sambungnya, Mahkamah Agung memperoleh alokasi pagu anggaran dari negara Rp11.238.947.386.000. Ia berharap angka yang cukup besar ini dikelola dengan sebaik-baiknya dan sebersih mungkin, transparan serta akuntabel oleh jajaran kesekretariatan di Mahkamah Agung dan jajaran kesekretariatan peradilan di bawahnya. Ia mengingatkan agar tidak ada satu pihakpun yang bermain-main dengan anggaran. “Serap anggaran dengan maksimal sehingga prestasi penyerapan anggaran di tahun depan lebih meningkat,” pesannya.
Dijelaskannya bahwa 4 Pilar di pengadilan adalah Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, Pengadilan Tata Usaha Negara dan Pengadilan Militer. Adapun Pimpinan Pengadilan adalah Ketua dan Wakil Ketua, sedangkan Panitera dan Sekretaris sebagai supporting unit tugasnya adalah membantu pimpinan.
Ia juga mengingatkan bahwa dalam rangka mewujudkan pengelolaan anggaran yang transparan maka Pimpinan Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama wajib mengawasi pelaksanaan pembayaran APBN pada satuan kerja masing-masing dengan melakukan pemeriksaan mendadak minimal sekali dalam 3 bulan dan Pimpinan Pengadilan Tingkat Pertama juga wajib melakukan pemeriksaan mendadak minimal sekali dalam 3 bulan terhadap uang titipan pihak ketiga yang kesemuanya dilaporkan kepada Wakil Ketua MA Bidang Non Yudisial.
Di akhir tahun, lanjutnya, ada 93 satuan kerja yang meraih Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK), Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) yang terdiri dari 1 satuan kerja eselon 1 yaitu direktorat jenderal badan peradilan agama, 7 satuan kerja Pengadilan Tinggi, 6 satuan kerja Pengadilan Tinggi Agama. 1 satuan kerja Pengadilan Militer Utama, 25 satuan kerja Pengadilan Negeri, 44 satuan kerja Pengadilan Agama, 1 satuan kerja Pengadilan Tata Usaha Negara dan 8 satuan kerja Pengadilan Militer. Selain itu ada 9 pengadilan yang meraih predikat WBBM (Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani) yaitu Pengadilan Agama Jakarta Pusat, Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Pengadilan Militer 106 Banjarmasin, Pengadilan Militer 313 Madiun, Pengadilan Militer Utama, Pengadilan Negeri Bogor, Pengadilan Negeri Wates, Pengadilan Tinggi Semarang dan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang.
“Saya bangga dan menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada satuan kerja yang telah mengharumkan Mahkamah Agung. Hal ini menjadi indikator positif terhadap sorotan negatif dari publik terhadap lembaga peradilan. WBK dan WBBM diberikan kepada satuan kerja yang pimpinan dan jajarannya memiliki komitmen kuat untuk mewujudkan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM khususnya dalam pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik, ini adalah kado akhir tahun yang sangat indah,” pungkasnya.
(Mul/Tim-Red)